Regulasi Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa
Kumpulan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan serta transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.
Daftar berikut memuat regulasi utama mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, serta regulasi sektoral yang relevan.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden yang menjadi kerangka utama penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Konsolidasi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Naskah konsolidasi yang menggabungkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia.
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia
Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia
Pengadaan Jasa Konstruksi
Regulasi yang berkaitan dengan standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia